DPR vs Rakyat

Laporan Utama
WAJAH DPR HARI INI
Di tengah keprihatinan rakyat yang menghadapi inflasi kebutuhan pokok yang semakin menggila sebagai efek tahunan menjelang bulan Ramadhan kemarin, nurani publik kembali tersentak. Para ‘wakil rakyat’ kembali membuat sensasi. “Setelah mengusulkan dana aspirasi, kemudian dana pembangunan desa, dan sekarang dana untuk rumah aspirasi semakin menunjukkan bahwa DPR kerjanya Cuma cari duit,” kata koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)Sebastian Salang, di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta, Selasa (3/8/2010) sebagaimana diberitakan oleh detikcom.
Usulan tersebut seakan-akan menafikkan fungsi partai politik yang salah satunya sebagai kantong aspirasi. Anggota DPR yang notabanenya adalah wakil partai politik di parlemen, sejak awal menggunakan wadah partai politik mereka masing-masing. Setiap partai politik sebenarnya memiliki konstituen yang dahulunya mendukung mereka dalam pemilihan umum, sehingga seharusnya setiap partai politik memiliki akses kepada rakyat yang mereka ‘perjuangkan’. Jika fungsi partai politik ini berjalan dengan baik, maka masalah mengenai wadah rakyat untuk menyampaikan aspirasi sudah dapat dianggap selesai.
Komposisi DPR 2009-2014 yang diisi oleh partai-partai politik yang mayoritas juga mengisi komposisi DPR periode sebelumnya juga membuktikan fungsi partai politik sebagai kantong aspirasi rakyat telah berjalan, karena nyatanya rakyat masih mempercayai mereka dengan memberikan suaranya untuk memilih mereka dalam pemilu 2009.
“ Usulan itu (rumah aspirasi) tidak menggambarkan ciri partai, padahal para anggota partai politik ini berda di bawah naungan sebuah partai. Sudah seharusnya anggota DPR bersinergi dengan parpol (di daerah) sebagai wakil rakyat dengan memanfaatkan rumah besar (DPD) dan rumah kecil (DPC) partai yang ada di daerah.” Kata peneliti Indonesia budget center (IBC), Roy Salam, saat dihubungi detikcom, kamis (5/8/2010).
DPR dikatakan sebagai pilar negara demokrasi. Lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi kepentingan rakyat dalam produk legislasinya. Tapi sekarang seakan-akan terdapat dinding yang memisahkan rakyat dan DPR, yang seharusnya tempat dimana kepentingan rakyat diperjuangkan. Saat rakyat menghendaki perbaikan keadaan ekonomi mereka, keamanan aset-aset mereka di tanah air mereka, di senayan didiskusikan mengenai wacana-wacana untuk memakmurkan anggota-anggota DPR ‘yang terhormat’ dengan fasilitas-fasilitas yang di luar bayangan rakyat.
Seharusnya yang dibahas di DPR sekarang adalah bagaimana fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan rakyat diperbaiki. Bagaimana mengentas rakyat dari kemiskinan, bagaimana kualitas kesehatan dapat berfungsi baik dan dapat diakses oleh setiap orang indonesia dan banyak lagi kebutuhan mendesak rakyat yang lain. Tapi bagaimana wacana-wacana tersebut dapat didiskusikan jika anggota-anggota DPRnya suka bolos dari sidang-sidang baik di komisi maupun di paripurna. “Saya miris melihat absensinya dari awal 80 persen sekarang sudah 70 persen. Ini baru setahun ya, bagaimana tahun-tahun berikutnya,” keluh Ikrar Nusa Bakti peneliti politik LIPI kepada detikcom.
Bahkan, pada hari senin tanggal 12 juli 2010 sidang paripurna DPR harus ditunda karena tidak memenuhi kuorum untuk memulai sidang. Hingga pukul 10.45 WIB belum tercapai kuorum, padahal sesuai jadwal sidang seharusnya dimulai pukul 09.00. Tidak lama kemudian sidang baru dapat dimulai dengan dihadiri 283 dari 560 anggota DPR. Alasan keterlambatan itu cukup unik, yaitu banyak anggota DPR yang ‘tewas’ usai menonton final piala dunia. Produksifitas anggota-anggota DPR pun sekali lagi dipertanyakan, Sejauh mana komitmen mereka sebagai wakil rakyat.
DPR adalah lembaga sentral di Republik ini, seluruh undang-undang yang menyentuh kepentingan rakyat lahir melalui proses legislasi di senayan. Tentu saja rakyat sangat berharap kepentingan mereka segera dibahas diselesaikan oleh para anggota DPR. Kursi-kursi di senayan bukan tempat untuk tidur, tetapi saat ini para anggota DPR ‘yang terhormat’ seakan-akan terlelap dalam mimpi indah. Permasalahan rakyat semakin banyak, seharusnya DPR dapat melihat itu. Tidakkah para anggota dewan malu, sekarang persoalan bangsa telah didiskusikan di warung kopi, gerbong kereta api, pangkalan becak, dan sudut-sudut terminal tetapi tidak di ruang-ruang sidang senayan. Perlukah mereka yang sudah cukup pusing untuk memikirkan cara mendapatkan uang belanja dan membayar biaya sekolah anak-anak mereka, memikirkan tingkah polah para wakil kereka di DPR.
Belum selesai masalah dana aspirasi, sekarang ditambah masalah dana studi banding keluar negeri yang menghabiskan milyaran rupiah. Bagaimana nasib bangsa ini dipimpin oleh pemimpin yang tidak lagi memikirkan rakyatnya?. Kita tunggu saja kelanjutannya. (Donny)